Pemerintah terus berupaya mendorong digitalisasi karena manfaat yang telah diberikan, seperti efisiensi kerja pemerintahan dan peningkatan perolehan pajak dan retribusi. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan 3 strategi untuk memperkuat transaksi digital daerah. Pertama, dorong inovasi digitalisasi pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Kedua, perkuat infrastruktur sistem pembayaran. Ketiga, konsolidasi industri untuk memperkuat peran perbankan. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah membawa Indonesia menjadi negara akseleratif dalam mengadopsi digitalisasi.
Capaian digitalisasi pemerintah menunjukkan peningkatan jumlah Pemda kategori digital. Hingga Semester I 2024, jumlah Pemda kategori digital mencapai 480 Pemda, melebihi target yang ditetapkan. BSPI 2030 diluncurkan untuk membangun sistem pembayaran nasional yang lebih berdaya tahan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan percepatan realisasi belanja dalam APBD, penguatan ekosistem transaksi digital Pemda, penyusunan roadmap P2DD, dan sosialisasi kebijakan P2DD.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan strategi peningkatan ekonomi daerah melalui digitalisasi. Pelayanan terintegrasi dan efisien, pengelolaan operasi keuangan yang meningkatkan kinerja ekonomi daerah, peningkatan infrastruktur digital dan kualitas SDM, serta sinkronisasi belanja fiskal antara pempus dan Pemda adalah hal-hal yang penting. Inovasi juga ditekankan untuk membentuk ekosistem digital yang bersinergi.
Dengan upaya bersama dari pemerintah, BI, dan berbagai pihak terkait, digitalisasi di Indonesia terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kemajuan negara kita. Teruslah berinovasi dan berkolaborasi untuk mencapai Indonesia yang lebih maju dan modern dalam era digital ini.