Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Purwadi Arianto baru saja mengadakan pertemuan dengan anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Akhsanul Khaq di Kantor BPK, Jakarta. Pertemuan ini membahas tentang bagaimana meningkatkan sinergi antara Kemenpan-RB dan BPK RI untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah.
Rini Widyantini menyatakan bahwa kerja sama antara Kemenpan-RB dan BPK RI terus berlangsung demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuannya adalah untuk memperkuat kinerja birokrasi yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mencapai target pembangunan nasional. Menurutnya, “Mesin birokrasi sangat menentukan keberhasilan pembangunan. BPK RI, sebagai lembaga pengawas anggaran, memainkan peran besar dalam mempercepat kinerja birokrasi.”
Rini juga menjelaskan bahwa birokrasi harus didesain sesuai dengan prioritas pembangunan. Kemenpan-RB saat ini fokus pada reformasi birokrasi melalui pendekatan tematik, penyederhanaan indikator kinerja, serta kolaborasi antarinstansi untuk integrasi program prioritas pembangunan nasional. Dia menegaskan bahwa BPK memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Kemenpan-RB juga berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara optimal. Mereka telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 10 tahun berturut-turut, sebuah prestasi yang patut dipertahankan. Rini berterima kasih atas sinergi yang baik antara BPK dan Kemenpan-RB, sambil berharap agar bisa terus melakukan perbaikan dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Menurut Rini, pengawasan keuangan negara sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sinergi antara BPK dan Kemenpan-RB berperan strategis dalam mencapai tujuan tersebut, terutama dalam situasi saat ini. Sementara itu, Akhsanul Khaq dari BPK RI menekankan bahwa BPK memiliki peran penting dalam mencapai RPJMN 2020-2024 dengan mengutamakan independensi, integritas, dan profesionalitas dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2023.
Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga memberikan rekomendasi perbaikan lintas sektoral untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Semoga kerjasama yang baik antara BPK dan Kemenpan-RB terus berlanjut demi kemajuan bangsa dan negara.