Pj Gubernur Sulsel, Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah saat ini harus melakukan transformasi digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi beliau, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof Zudan Arif Fakrulloh ketika berada bersama pejabat dan staf penyelenggara Digital Signature Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) di Jakarta akhir pekan lalu. “Digitalisasi bukan sekadar pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan. Pemerintah harus lincah dalam menghadapi transformasi digital,” ujar Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Beliau menjelaskan bahwa kunci digitalisasi pemerintahan saat ini adalah tanda tangan elektronik (TTE). Oleh karena itu, upaya yang sedang dilakukan di Sulsel saat ini adalah mempercepat penerbitan TTE bagi pejabat ASN agar pelayanan pemerintah dapat lebih efisien dan tidak memakan waktu.
Dalam meningkatkan penggunaan tanda tangan elektronik ini, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengambil pendekatan kesadaran kolektif. “Kita perlu bersama-sama bergerak menuju perbaikan. Tidak seperti dulu lagi, surat tidak perlu menunggu pimpinan keluar daerah untuk ditandatangani. Surat dengan tanda tangan basah perlahan kita tinggalkan dan beralih ke tanda tangan digital,” jelas Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Dengan adanya tanda tangan elektronik, pemimpin atau kepala dinas bisa menandatangani surat rutin kapan pun dan di mana pun. “Pelayanan akan lebih cepat dan masyarakat akan merasa senang. Ke depan, tanda tangan elektronik kepala sekolah juga akan segera diterbitkan,” tegas Prof Zudan.
Dengan demikian, transformasi digital dalam pemerintahan merupakan langkah penting yang harus diambil untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semua pihak harus bersama-sama mendukung upaya ini agar Indonesia dapat terus maju dalam era digital.